Dalam catatan tersebut, para pekerja yang ter-PHK diklasifikasikan sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sebuah skema perlindungan sosial untuk tenaga kerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. Periode Januari–Oktober 2025 juga mencatat tren peningkatan kasus PHK secara bertahap sepanjang tahun. Dibandingkan data Januari–September 2025, jumlah pekerja yang ter-PHK mengalami pertambahan, mencerminkan dinamika ketenagakerjaan yang terus berubah di tengah kondisi ekonomi dan sektor industri. Distribusi PHK menurut wilayah juga menunjukkan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Kelima provinsi ini secara kolektif menyumbang mayoritas kasus PHK nasional, dengan lebih dari 60% dari total jumlah pekerja yang terdampak. Situasi ini menandakan tantangan tersendiri bagi dunia ketenagakerjaan, terutama dalam menjaga stabilitas hubungan industrial, produktivitas tenaga kerja, serta peran aktif pengusaha dan pemerintah dalam upaya mitigasi dampak sosial ekonomi yang menyertainya. Dikutip dari bisnis.com