Menaker mengingatkan pentingnya memastikan keakuratan dan relevansi data sebelum menyimpulkan adanya potensi PHK. Menurutnya, informasi mengenai perusahaan yang disebut akan melakukan PHK perlu diverifikasi, termasuk memastikan periode data yang digunakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Yassierli juga menyoroti kondisi sektor manufaktur yang masih menunjukkan aktivitas penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian yang dikutip dalam pemberitaan, sektor manufaktur mampu menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja pada tahun sebelumnya. Sementara itu, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang mengalami PHK berada di kisaran 50 ribu orang. Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa sejumlah sektor usaha menghadapi tekanan dan mengalami kontraksi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan terhadap perkembangan industri dan ketenagakerjaan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Bagi dunia usaha, perkembangan ini menegaskan pentingnya menjaga daya saing perusahaan, meningkatkan produktivitas, serta membangun komunikasi yang baik antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Langkah antisipatif diperlukan agar tantangan operasional perusahaan dapat dikelola dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja. Oleh karena itu, validitas informasi, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pemantauan kondisi ketenagakerjaan menjadi aspek penting dalam merespons dinamika pasar tenaga kerja. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja diharapkan dapat mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja di Indonesia. (dikutip dari CNBC Indonesia)