Berita umum

08 Oct 2026 11:22 • 59

Pengusaha Dorong Evaluasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan Jika Dinilai Belum Efektif

Jakarta, 8 Oktober 2026 – Kalangan pengusaha mendorong agar pelaksanaan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan dievaluasi apabila dalam penerapannya dinilai belum efektif atau menimbulkan kendala bagi dunia usaha. Evaluasi diperlukan untuk memastikan regulasi dapat memberikan perlindungan bagi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Admin

Read More

Berita umum

06 Oct 2026 11:19 • 65

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Perlindungan Pekerja dan Kepastian Usaha Jadi Sorotan

Jakarta, 6 Oktober 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Selasa (6/10/2026). Regulasi yang terdiri atas 23 bab dan 313 pasal ini disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2024 terkait pengujian ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Admin

Read More

Berita umum

30 Sep 2026 11:12 • 58

APINDO Soroti 10 Isu Strategis dalam RUU Ketenagakerjaan, Dorong Perlindungan Pekerja dan Perluasan Lapangan Kerja

Jakarta, 30 September 2026 – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan 10 isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan. APINDO mendukung pembentukan regulasi baru yang mampu memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan mendorong perluasan kesempatan kerja formal.

Admin

Read More

Berita umum

14 Aug 2026 11:02 • 55

Kemnaker Kembangkan Talenta Muda untuk Bangun Startup dan Perluas Lapangan Kerja

Bekasi, 14 Agustus 2026 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong generasi muda untuk mengembangkan inovasi dan gagasan bisnis menjadi perusahaan rintisan (startup) yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Upaya ini diwujudkan melalui program Talent & Innovation Development Program (TIDP), yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, serta kemampuan kewirausahaan generasi muda dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

Admin

Read More

Kegiatan

09 Aug 2026 11:09 • 66

Job Fair Kabupaten Bogor 2026 Sediakan 6.056 Lowongan Kerja dari 53 Perusahaan

Bogor, 5 Agustus 2026 – Pemerintah Kabupaten Bogor menyediakan 6.056 lowongan kerja untuk 221 posisi melalui kegiatan Job Fair Kabupaten Bogor 2026 yang diselenggarakan di Vivo Mall Bogor, Kecamatan Sukaraja, pada 5–6 Agustus 2026. Kegiatan ini melibatkan 53 perusahaan dan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

Admin

Read More

Berita umum

08 Aug 2026 10:59 • 66

Menaker Targetkan RUU Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026, Dorong Hubungan Industrial Berbasis Kemitraan

Jakarta, 8 Agustus 2026 – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Penyusunan regulasi ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus membangun hubungan industrial yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Admin

Read More

Berita umum

27 Jul 2026 10:45 • 26

Arah Baru Ketenagakerjaan Indonesia 2026: Perkuat Perlindungan Pekerja dan Daya Saing Dunia Usaha

Jakarta, 27 Juli 2026 – Pembaruan sistem ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda penting Indonesia pada 2026. Perkembangan teknologi, perubahan pola hubungan kerja, tingginya jumlah pekerja informal, serta dinamika hubungan industrial menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan dan perlindungan tenaga kerja.

Admin

Read More

Berita umum

09 Jul 2026 10:44 • 33

PHK Capai 43.805 Pekerja hingga Juli 2026, Data Pekerja Rentan Jadi Sorotan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 43.805 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juli 2026. PHK tercatat paling banyak terjadi pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, perdagangan besar dan eceran, serta jasa keuangan dan asuransi.

Admin

Read More

Berita umum

27 Jun 2026 10:33 • 33

Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Perkuat Koordinasi untuk Jaga Keberlangsungan Industri

Jakarta, 27 Juni 2026 – Pemerintah memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi perusahaan sejak dini sekaligus merumuskan solusi untuk mencegah PHK yang dapat berdampak pada pekerja dan perekonomian nasional.

Admin

Read More

Berita umum

23 Jun 2026 10:29 • 33

RUU Ketenagakerjaan Dorong Pengusaha dan Pemerintah Lakukan Upaya Pencegahan PHK

Jakarta, 23 Juni 2026 – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang tengah disusun diarahkan untuk memperkuat perlindungan pekerja, termasuk melalui penegasan peran pengusaha dan pemerintah dalam mengupayakan pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Admin

Read More

Kegiatan

07 May 2026 10:08 • 43

APINDO Kabupaten Bogor Dorong Sinergi Tripartit untuk Jaga Iklim Investasi dan Kesejahteraan Pekerja

Kabupaten Bogor, 7 Mei 2026 – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengapresiasi para pekerja dan serikat pekerja yang turut menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Bogor. Suasana yang tertib dan kondusif dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung iklim investasi, khususnya di Kabupaten Bogor yang memiliki peran strategis sebagai kawasan industri.

Admin

Read More

Berita umum

04 May 2026 10:10 • 41

RUU Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung pada 2026, Dialog Pengusaha dan Pekerja Jadi Kunci

Jakarta, 4 Mei 2026 – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berkomitmen mempercepat penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan target penyelesaian pada akhir 2026. Pembentukan regulasi baru ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pemisahan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Admin

Read More